Tugas Etika Profesi

1  1. Apa sebenarnya kepakaran dari seorang sarjana teknik industri?

    Pengetahuan yang ekstensif dan spesifik dari seorang lulusan cabang dari ilmu teknik yang berkenaan dengan pengembangan, perbaikan, implementasi, dan evaluasi sistem integral dari manusia, pengetahuan, peralatan, energi, materi, dan proses, yang diperoleh melalui rangkaian pelatihan, membaca, dan pengalaman. Pengetahuan membuat pakar dapat mengambil keputusan secara lebih baik dan lebih cepat daripada non-pakar dalam memecahkan problem yang kompleks.

    2.Tuliskan karakter-karakter tidak ber-ETIKA menurut kalian dalam kehidupan sehari-hari (beri 5 contoh dan analisa) ?

a.      Mencontek

Pada saat ini banyak siswa/i maupun mahasiswa/i yang terbiasa dengan budaya mencontek, yang mana tindakan ini adalah bentuk ketidak jujuran dari seorang pelajar dan tentunya akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan bangsa.

b.      Titip absen

Pada saat ini banyak mahasiswa/i yang terbiasa dengan budaya titip absen pada saat perkuliahan berlangsung, yang mana tindakan ini adalah bentuk dari sifat malas yang berujung pada ketidak jujuran dari seorang mahasiswa yang tentunya akan merugikan diri sendiri, lembaga pendidikan terkait dan juga merugikan bangsa.

c.       Membuang sampah tidak pada tempatnya

Pada saat ini banyak orang mulai dari anak-anak hingga yang dewasa merasa membuang sampah disembarang tempat adalah sesuatu hal yang biasa, padahal hal ini adalah perbuatan yang tercela yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain dikarenakan akibat dari sampah yang menumpuk disembarang tempat.

d.      Parkir kendaraan disembarang tempat

Pada saat ini banyak orang berkendaraan bermotor yang biasa memarkir atau menempatkan kendaraannya disembarang tempat, hal ini adalah perbuatan yang tidak baik yang tentunya akan merugikan orang lain karena dapat menyebabkan kemacetan pada jalan yang berujung pada rugi waktu bagi orang yang dirugikan  akibat dari kendaraann yang terparkir disembarang tempat.

e.      Merokok disembarang tempat

Pada saat ini banyak perokok yang merokok disembarang tempat, hal ini adalah perbuatan yang tidak baik yang tentunya akan merugikan orang lain yang tidak sengaja menghirup asap rokok yang dihasilkan dari seorang perokok yang berujung terancamnya kesehatan orang lain dan diri sendiri.

3.  3.Tuliskan aktivitas tidak ber-ETIKA professional dalam bekerja (beri 5 contoh dan analisa)?

Pada profesional sebagai pengajar:

a.      Berlaku tidak objektif melainkan subjektif

b.      Tidak terbuka dalam pemberian nilai

c.       Tidak menunjukan keteladanan dalam prilaku moral

d.      Tidak memberikan umpan balik atas setiap penugasan yang diberikan

e.      Pembuatan soal ujian yang tidak relevan dengan materi pembelajaran yang diberikan

Analisa: Kelima aktivitas tersebut adalah aktivitas tidak ber-etika profesional dari seorang pengajar yang tentunya diharapkan tidak ada di negara Indonesia. Jika tindakan-tindakan ini ada pada pengajar di dalam suatu lembaga pendidikan tentunya hal ini dapat merugikan dirinya sendiri sebagai pengajar, siswa/i dan mahasiswa/i yang diajar, juga dapat merugikan bangsa.  

Mencari Sumber Modal Usaha

            Sebelum mempertimbangkan sumber uang, wirausahawan hendaknya mempertimbangkan pengganti modal. Uang memang merupakan bentuk kekuasaan yang fleksibel, tetapi cara untuk mendapatkan kekuasaannya tersebut bisa dilakukan dengan cara lain. Uang sebagai sumber dana untuk membeli barang-barang modal bisa digantikan dengan cara barter antara satu pihak dengan pihak lain. Misalnya pemilik siaran televisi bisa mengadakan barter peralatan kantor dengan iklan.

            Pembagian kepemilikan saham juga merupakan satu cara untuk mengganti pengeluaran uang dengan pembagian sejumlah tertentu saham untuk menarik orang yang mungkin keahliannya sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Penundaan pembayaran untuk pembelian bahan baku merupakan salah satu cara untuk mengalihkan dana yang sangat dibutuhkan pada kebutuhan lainnya.

Sumber Pembiayaan

            Wirausahawan mempunyai akses pada dua kategori keuangan : pribadi dan masyarakat. Sebagian besar usaha bermula dari sumber daya pribadi. Sebuah perusahaan mungkin didirikan dengan modal awal yang diperoleh dari tabungan pribadi dari para pemiliknya.

            Sahabat dan orang dekat mungkin bisa juga menjadi sumber pembiayaan pribadi. Keinginan mereka untuk meminjamkan atau menanamkan uangnya terletak pada pengetahuan mereka dan kepercayaan terhadap pengalaman, karakter dan kemampuan individu. Pengetahuan ini mengurangi resiko ketidaktahuan yang dihadapi oleh investor dari luar.

Prefensi Investor

            Menemukan sumber modal usaha dengan sendirinya tidak cukup, karena semua sumber mempunyai prefensi dan ketidaksukaan. Penting untuk diketahui pada tahap perkembangan perusahaan mana pemodal akan menanamkan dananya. Proses ini diuraikan dengan melihat tahap-tahap perkembangan perusahaan.

Tahap nol—Biasanya pada tahap nol ini beberapa dana finansial (milik wirausahawan) telah ditanamkan, telah dilakukan sejumlah usaha, prototip mungkin telah dikembangkan.

Tahap I—Tahap pemula. Selama tahap ini operasi diformalkan dan produk/jasa telah dikembangkan dan dihasilkan. Tahap pertama ini dibiayai dengan modal awal.

Tahap II—Terjadi ketika perusahaan telah mempunyai catatan operasi. Perusahaan telah melalui tahap awal pertumbuhan dan telah menggunakan teknik analisa investasi konvensional. Perusahaan mengembangkan barang modal dan mulai merencanakan pertumbuhan jangka panjang.

Tahap III—Ekspansi lebih lanjut bisa dilanjutkan karena indikasi yang menguntungkan dari potensi perusahaan. Jumlah dana yang dibutuhkan jauh lebih besar dari yang diperoleh pada tahap awal dan investor terdahulu mulai mendapatkan keuntungan dan likuiditas. Pada tahap ini mungkin dilakukan go publik untuk mendapatkan dana tambahan dan memungkinkan investor terdahulu mendapatkan keuntungan melalui penjualan sebagian dari saham mereka (penawaran sekunder).

Tahap IV—Perusahaan pada tahap kedewasaan dan menjadi perusahaan yang mapan.

            Wirausahawan hendaknya mendekati pemodal yang mempunyai preferensi sama dengan jenis usaha dari perusahaan. Sebagian besar pedoman sumber pemodal ventura menunjukkan preferensi industri dari pemodal ventura.

Sumber: Wiratmo, Masykur. Kewirausahaan. Universitas Gunadarma.

(http://elearning.gunadarma.ac.id )

Penentuan Hubungan Finansial Perusahaan

            Untuk mendapatkan modal, seseorang perlu mengetahui berapa banyak uang yang dibutuhkan. Namun banyak wirausahawan yang tidak mengetahui cara memperkirakan kebutuhan finansial dari perusahaan. Perencanaan finansial dibagi menjadi dua bagian : perencanan likuiditas dan perencanaan laba. Perencanaan likuiditas dipusatkan pada perencanaan aliran kas perusahaan. Satu unsur proyeksi aliran kas melibatkan proyeksi penjualan dan laba perusahaan dimasa depan. Proyeksi laba juga mempunyai keabsahan independen sebagai laporan rugi laba perusahaan dimasa depan. Sumber utama untuk menentukan kebutuhan finansial perusahaan adalah proyeksi aliran kas didukung oleh proyeksi aliran laba.

Penentuan Kebutuhan Kas Untuk Memulai Usaha

            Kas yang diperlukan untuk memulai bisa diproyeksikan dengan beberapa cara. Terdapat tiga pendekatan untuk tiap-tiap jenis usaha perdagangan, manufaktur dan bisnis jasa-jasa. Pendekatan pendapatan yang diperlukan (desired income) mengembangkan jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah tertentu pendapatan pribadi tahunan. Pendekatan tingkat sewa (rental rate) menentukan jumlah penjualan dan kemudian modal yang dibutuhkan untuk mendukung sewa yang dimaksud. Pendekatan kas yang tersedia (cash available) dimulai dengan jumlah modal yang dimaksud agar tersedia untuk menentukan pendapatan yang mungkin dari penggunaan efisiennya.

            Metode standar adalah untuk memproyeksikan tingkat penjualan yang diharapkan, pengeluaran yang berkaitan dan dana tambahan yang dibutuhkan bagi asset modal.

Penentuan Kebutuhan Kas bagi Perusahaan yang sudah ada

            Untuk bisnis yang sudah ada, laporan rugi laba lengkap, neraca dan proyeksi aliran kas akan membantu manajemen dan investor. Terdapat beberapa cara untuk memproyeksikan kebutuhan kas. Enam langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan baru untuk memproyeksikan kebutuhan kas adalah :

1. Membuat proyeksi laporan rugi laba
2. Membuat rencana arus kas dan item-item neraca
3. Membuat proyeksi aliran atau arus kas
4. Membuat proyeksi neraca
5. Membuat ringkasan kebutuhan dan penggunaan kas
6. Menentukan bagian dari kas total yang dibutuhkan untuk dibiayai dengan modal ventura.

Sumber: Wiratmo, Masykur. Kewirausahaan. Universitas Gunadarma.

(http://elearning.gunadarma.ac.id )

Produk Yang Sesuai Untuk Perusahaan Kecil

             Perusahaan kecil baru menghadapi kendala tertentu yang mempersempit pilihan produk. Perusahaan harus menyesuaikan produk dan prosesnya pada sumber daya uang, tenaga kerja, dan fasilitas yang terbatas. Jika tidak perusahaan tidak akan bisa bertahan dalam menghadapi fase permulaan dan pertumbuhan awal.

            Perusahaan kecil hendaknya memilih segmen pasar yang memungkinkannya menggunakan ukuran perusahaan yang kecil semaksimal mungkin. Strategi ini akan bisa menghindarkan perusahaan tersebut dari persaingan.

            Untuk produk atau proses yang disuplai kepada perusahaan lain hendaknya sangat kecil volumenya sehingga tidak menarik minat para pelanggannya untuk memproduksi sendiri. Jika produk atau proses yang ditawarkan memerlukan peralatan khusus atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh perusahaan itu, kecil kemungkinan munculnya pesaing baru.

            Karakteristik lain dari produk atau proses yang harus dicari oleh perusahaan adalah tingginya nilai tambah. Agar menguntungkan, keuntungan penjualan harus lebih besar dari biaya-biayanya. Biaya- biaya tersebut termasuk biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya produksi, biaya pemasaran dan biaya adaministrasi. Alasan pendirian usaha kecil adalah untuk menambah sebanyak mungkin nilai pada produk atau proses melalui penerapan kemampun khusus.

            Cara lain melihat pada konsep ini adalah apa yang dikatakan oleh Peter F. Drucker sebagai nilai yang disumbangkan (contributed value). Nilai yang disumbangkan mengukur perbedaan antara pendapatan kotor yang diterima oleh perusahaan bagi penjualan produk atau jasa dan apa yang dikeluarkan untuk bahan mentah ditambah jasa-jasa yang harus dibayar. Nilai yang disumbangkan mengukur efektifitas usaha total organisasi didalam merubah keahliannya menjadi laba. Nilai tersebut memperhitungkan semua biaya-biaya usaha dan balas jasa kotor yang diterima dari usaha tersebut. Semakin kecil biaya bahan dan semakin tinggi keterampilan yang diterapkan untuk menambah nilai bahan mentah, semakin besar kemungkinan diperolehnya laba. Tujuan dari perusahaan kecil karenanya adalah untuk mengembangkan tingkat keterampilan tertinggi yang bisa diterapkan pada bahan dengan tujuan meningkatkan nilai yang disumbangkan pada produk yang dijualnya.

            Pertimbangan penting lainnya dari usaha kecil adalah rentang waktu yang diperlukan untuk penyelesaian produk atau proses. Perusahaan kecil hendaknya mencari produk atau proyek yang bisa ditangani dengan baik dalam kapasitas finansial mereka. Proyek yang lama menuntut aliran kas untuk pembayaran gaji, bahan dan jasa. Perusahaan bisa melihat aliran kasnya mengering jika tidak hati-hati didalam menjamin aliran masuk uang dari penjualan dengan dasar akuntansi. Banyak perusahaan kecil yang menjadi bangkrut karena kurangnya aliran kas. Bahaya yang harus dihindari adalah mengeringnya sumber daya likuid dari perusahaan pada proyek yang hasilnya baru bisa dinikmati dimasa depan.

Sumber: Wiratmo, Masykur. Kewirausahaan. Universitas Gunadarma.

(http://elearning.gunadarma.ac.id )

Proses Perencanaan Dan Pengembangan Produk

Sekali gagasan muncul dari sumber gagasan, gagasan-gagasan tersebut perlu dikembangkan dan dimatangkan lebih lanjut kedalam produk atau jasa akhir untuk ditawarkan. Proses pematangan ini, yaitu proses perencanaan dan pengembangan produk, terbagi menjadi lima tahap pokok : tahap gagasan, tahap konsep, tahap pengembangan produk, tahap uji pemasaran dan tahap komersialisasi.

            Dalam tahap gagasan, saran-saran bagi produk atau jasa baru diperoleh dan disaring untuk menentukan saran-saran mana yang cukup baik untuk dievaluasi. Kriteria penyaringan harus dibuat untuk mencerminkan kekuatan, kelemahan dan sumber daya wirausahawan.

            Gagasan yang diterima dari penyaringan masuk dalam tahap konsep, dimana gagasan tersebut dikembangkan kedalam konsep yang lebih seksama dengan mempertimbangkan kebutuhan pembeli potensial. Rencana usaha sementara yang menguraikan sifat produk dan program pemasaran yang dibutuhkan hendaknya dikembangkan. Jika bisa, sampel pembeli potensial hendaknya mengevaluasi konsep.

            Sekali konsep pengembangan produk disetujui, ia harus dikembangkan dan disaring menjadi prototip dan diuji—tahap pengembangan produk. Dalam tahap ini, aspek teknik dan ekonomi dari produk baru dinilai dengan memberikan spesifikasi yang perlu pada anggota penelitian dan pengembangan. Jika produk tersebut tidak membutuhkan pengeluaran yang sangat besar, uji laboratorium produk harus dilakukan dan dilakukan pengawasan produk dan uji produk.

            Jika tahap pengembangan produk memungkinkan dibuatnya rencana pemasaran, uji coba pasar bisa dilakukan untuk meningkatkan kepastian keberhasilan komersialisasi. Tahap uji pemasaran memberikan hasil penjualan potensial, yang menunjukkan tingkat penerimaan konsumen. Hasil uji coba yang positif menunjukkan tingkat kemungkinan peluncuran produk dan pembentukan perusahaan yang berhasil.

Sumber: Wiratmo, Masykur. Kewirausahaan. Universitas Gunadarma.

(http://elearning.gunadarma.ac.id )

Mahasiswi Penjual Pulsa

Mahasiswi semester tujuh pada salah satu PTN di Indonesia mengaku sudah berjualan pulsa sejak masih di semester empat. Dulu ia hanya ingin sekedar iseng coba-coba bejualan pulsa karena memang sudah banyak mahasiswa lain yang memang niat berjualan pulsa di lingkungannya, tidak sekedar coba-coba.

Pada kenyataannya, mahasiswa-mahasiswa yang memang niat berjualan pulsa itu tidak bertahan lama, ada saja kendala yang mereka hadapi yang menyebabkan mereka berhenti berjualan. Kendala tersebut seperti, terganggu saat tengah malam oleh teman lain yang butuh pulsa, banyak dihutangi ataupun perasaan yang merasa terlalu banyak pesaingnya.

Pada kondisi itu mahasiswi itu muncul ke permukaan karena disaat yang lain mundur, hanya dia satu-satunya yang bertahan, padahal awalnya hanya coba-coba. Keuntungan memang tidak seberapa, tapi lumayanlah jika sekedar untuk membayar fotocopy-fotocopy materi kuliah katanya.

Intinya, menurut mahasiswi tersebut mengatakan ketahanan seseorang menghadapi kendala yang ada dalam usahanya sangat menentukan keberhasilannya. Walaupun dia tidak mengatakan bahwa dirinya sudah berhasil.

Demikian hasil pengamatan saya, semoga bermanfaat.

Pendapat Saya Tentang Diving Dalam Sepak Bola

Diving (dialihkan dari bahasa Inggris: menyelam), adalah istilah dalam dunia sepak bola yang mengacu pada tindakan pemain yang sengaja beraksi seperti terjatuh dan kesakitan setelah menerima perlakuan baik sengaja, tidak sengaja, atau yang lebih ekstrim bahkan hanya disentuh oleh lawan (id.wikipedia.org/wiki/Diving).

Banyak fans club sepak bola yang mengatakan bahwa Diving adalah tindakan yang tidak terpuji dalam permainan sepak bola. Mereka bilang itu tidak sportif, tapi coba perhatikan, pendapat bahwa Diving itu tindakan tidak sportif  hanya berlaku untuk pemain lawan dari club yang mereka favoritkan. Artinya apa?? Artinya mereka yang mengatakan bahwa Diving adalah tindakan tidak sportif hanya merupakan bentuk rasa tidak rela mereka jika pemain dari club favoritnya dikenakan pelanggaran oleh wasit dalam permainan. Sebaliknya jika pemain dari club favorit mereka yang melakukan Diving mereka menganggap itu sah, aneh memang, tapi mungkin itu bentuk cinta mereka kepada club favorit mereka.

Bagi saya, Diving dalam sepak bola saat ini adalah salah satu teknik dalam bermain sepak bola, karena tidak semua pemain dapat melakukannya dengan baik hingga mengelabui wasit yang menyebabkan wasit mengambil keputusan untuk memberikan hukuman bagi korban Diving tersebut. Ini pendapat saya lho ya, bagi yang tidak sependapat dengan saya ya silahkan dan saya hargai pendapat itu. Terimakasih.

TATA CARA PELAKSANAAN AMDAL

TATA CARA PELAKSANAAN

Inti dari pengerjaan AMDAL adalah perkiraan dampak. Dalam langkah itu, pemrakarsa akan memprakirakan besaran dari dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh berbagai komponen kegiatan. Hasil prakiraan kemudian akan dievaluasi guna menentukan sifat dampak dan perlu tidaknya dampak tersebut dikendalikan. Metodologi prakiraan dampak harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian juga dengan data yang digunakan dan tentunya tenaga ahli yang dilibatkan dalam prakiraan dampak.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP 27 Tahun 2012, dokumen Amdal yang terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu:

Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisis tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai Amdal melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA-ANDAL  kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menetukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan olehj pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menetukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

Rencana Pemantauan Lingkungan hidup (RPL)

RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

WAKTU PELAKSANAAN   

Kegiatan wajib AMDAL dan UKL-UPL membutuhkan Izin Lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh Izin Usaha atau izin kegiatannya, sebagaimana diamanahkan UU Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin Lingkungan hanya dapat diterbitkan jika rencana kegiatan sudah memiliki Surat Kelayakan Lingkungan. Jadi tanpa AMDAL dan UKL-UPL suatu kegiatan tidak akan mendapatkan izin untuk memulai aktivitasnya. Keterkaitan AMDAL dengan perizinan ini jelas memperkuat posisi AMDAL. Pemerintah kabupaten/ kota menempatkan Izin Lingkungan sebagai prasyarat izin yang mengesahkan suatu rencana dasar.

PIHAK BERKEPENTINGAN DALAM AMDAL

 Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses Amdal adalah Pemerintah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan. Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

a.    Pemerintah

Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian  dengan kabijakan  pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi penilai AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu krieria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

b.    Pemrakarsa

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian Amdal. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian Amdal, namun tanggung jawab terhadap hasil dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Amdal tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

c.    Masyarakat yang berkepentingan

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Amdal yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Amdal. Di dalam kajian Amdal, masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Amdal. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik.

Dalam proses Amdal masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

      Masyarakat terkena dampak: masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan (orang atau kelompok yang diuntungkan (beneficiary groups), dan orang atau kelompok yang dirugikan (at-risk groups)

      Masyarakat Pemerhati: masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pasal 9 ayat (2) PP 27 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/ atau kegiatan, dan konsultasi publik. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan, masyarakat berhak mengajukan saran, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan.

d.    Penyusun dokumen AMDAL

Penyusun dokumen AMDAL adalah orang yang memiliki kompetensi pada kualifikasi tertentu dan bekerja di bidang penyusunan dokumen AMDAL.

1.    Tim penyusun dokumen AMDAL terdiri dari:

a.    Ketua Tim Penyusun AMDAL

b.    Anggota Tim Penyusun AMDAL

2.    Kualifikasi Tim Penyusun AMDAL :

Pemrakarsa pada umumnya membutuhkan jasa Tim Konsultan untuk mengerjakan AMDAL dari rencana kegiatanya. Tentu tidak sembarangan untuk dapat menjadi anggota Tim Konsultan itu. Mereka harus memahami metodologi penyusunan AMDAL, termasuk dalam melakukan pelingkupan, prakiraan dampak dan evaluasinya, serta perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Untuk menjamin kompetensi dari para penyususn AMDAL, KLH mewajibkan mereka untuk memiliki sertifikat kompetensi sebelum dapat terlibat sebagai ketua atau anggota Tim Konsultan. Kewajiban ini disebutkan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH berikut sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Mulai tanggal 30 Oktober 2010 penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Apabila penyusun dokumen AMDAL tidak mengindahkan kewajiban tersebut, maka penyusun AMDAL yang tidak memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL akan dikenakan sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 (dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar upiah). Pemerintah telah memberi kelonggaran bagi dokumen AMDAL yang sudah diproses di komisi penilai AMDAL sebelum 30 Oktober 2010 dapat dilanjutkan hingga dokumen selesai tanpa menyertakan sertifikasi bagi penyusun dokumen AMDAL.

Menteri Negara Lingkungan Hidup juga mewajibkan lembaga penyedia jasa penyusun dokumen MDAL darimana Tim penyusun berasal untuk teregistrasi di KLH. Lembaga penyedia jasa penysun dokumen AMDAL adalah lembaga berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa penyusunan dokumen AMDAL. Ada beberapa syarat untuk memperoleh tanda registrasi tersebut. Salah satunya adalah perusahaan itu yang setidaknya memiliki 2 (dua) tenaga ahli penyusun AMDAL yang sudah bersertifikat. Semua persyaratan ini diberlakukan KLH agar kualitas hasil kajian AMDAL dapat lebih terjaga. Tanpa AMDAL yang berkualitas, sulit bagi pihak-pihak berkepentingan untuk mengambil keputusan dengan tepat.

Sumber:

http://sigmapt.com/main/index.php/2012-06-04-07-36-39/amdal/tata-cara-dan-waktu-pelaksanaan-amdal

http://sigmapt.com/main/index.php/2012-06-04-07-36-39/amdal/pihak-berkepentingan-dalam-amdal

LEMBAGA PENILAI DAN PENGAWASAN PUBLIK

Komisi Penilai AMDAL

Menilai dokumen-dokumen ke-Amdal-an, ada sebuah komisi yang bertugas menifai dokumen, yang terdapat di tingkat pusat sebagai komisi penilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai daerah. Komisi di tingkat pusat dan daerah dibentuk masing-masing oleh Menteri dan Gubemur, dan selanjutnya masing-masing komisi ini berkedudukan di Bapedal (Pusat) dan Bapedalda (Bapedal Daerah). Komisi ini menulis KA, Andal, Repeling dan Repamling dibantu oleh tim teknik yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis. Hasil penilaian komisi diserahkan kepada instanst yang bertanggung jawab (Bapedal) untuk dijadikan dasar keputusan. Tata kerja komisi ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pendapat dan pertimbangan dari Mendagri dan Menteri dan badan-badan terkait (N. H. Thombang Siahaan).

Mengenai unsur-unsur dari Komisi penilai pusat dan komisi penilai daerah dapat dilihat pada Pasal 9 dan 10 PP No 27 Tahun 1999, dimana ketentuan mengenai susunan ini ditetapkan oleh masing-masing Menteri dan Gubernur. Komisi penilai pusat, antara lain terdiri dari unsur Bapedal, departemen-departemen dan badan-badan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup, departemen terkait,wakil propinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan, ekolog, LSM, dan wakil masyarakat yang terkena dampak (N. H. Thombang Siahaan).

Komisi penilai pusat memiliki otoritas menilai amdal bagi kegiatan-kegiatan yang memenuhi kriteria (N. H. Thombang Siahaan):

a.    kegiatan yang bersifat strategis dan menyangkut aspek hankam negara;

b.    kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi;

c.    kegiatan yang berlokasi dl wilayah sengketa dengan negara lain;

d.   kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan;

e.    kegiatan yang berlokasi di lintas batas negara Indonesia dengan negara lain.

Karena kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis juga memiiik sifat terpadu dan multi sektor, maka kegiatan ini digotongkan menjadi wilayah penilaian komisi pusat. Kegiatan yang bersifat strategis menyangkut aspek hankam, misalnya PLTN, PITA, PLTU atau panas bumi, penambangan migas, penambangan uranium, pembuatan kilang minyak, industri petrokimia, industri pesawat terbang, industri kapal, senjata, bahan peledak, baja, alat-alat berat, telekomunikasi, pembangunan bendungan, airport, pelabuhan laut. Sementara kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain, misalnya seperti di wilayah Pulau Sipadan, Ligitan dan Celah Timor (N. H. Thombang Siahaan).

Hak Publik dalam Amdal

Dalam proses ke-Amdal-an, masyarakat memiliki hak yang proportional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Pasal 33 hingga Pasal 35 PP Amdal 1999 memberikan ruang pengaturan terhadap hal itu, yakni segala hal yang berkaitan dengan prinsip opennes (transparency) untuk informasi dan prinsip opini publik (N. H. Thombang Siahaan).

Prinsip-prinsip demikian pada dasarnya adalah:

1.      Sebelum Amdal disusun, wajib diumumkan kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan;

2.      Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pem-rakarsa. Instansi ini dapat melakukan misalnya melalui media eetak atau elektronik, sedangkan pemrakarsa dapat melakukannya dengan pemasangan papan pengumuman di lokasi rencana kegiatan;

3.      Publikasi mengenai rencana kegiatan, paling tidak memuat hal-hal:

-          apa yang akan dihasilkan oleh kegiatan bersangkutan;

-          jenis dan volume limbah yang dihasilkan beserta sistem penanganannya;

-          kemungkinan-kemungkinan dampaknya.

4.      Dalam jangka waktu 30 hari sejak rencana kegiatan diumumkan, warga masyarakat berhak memberikan saran, tanggapan terhadap rencana kegiatan tersebut; Saran sebaiknya dengan tertulis, karena diperlukan untuk kepentingan dokumentasti

5.      Opini publik wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam Amdal;

6.      Opini publik harus tercermin dalam penyusunan KA,dan dikaji dalam Andal, serta diberikan alternatif pemecahannya dalam Repeling dan Repamling;

7.      Tata cara penyampaian Opini publik ini ditetapkan oleh pimpinan Bapedal;

8.      Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam penyusunan KA, penilaian KA, Andal, Repefing dan Repamling (Pasal 34 PP Amdal 1999);

9.      Semua dokumen Amdal, saran, pendapat. tanggapan masyarakat, komisi penilai, dan keputusan kelayakan lingkungan, harus bersifat terbuka untuk umum.

Dengan diakornodasikannya hak publik pada penyusunan Amdal, jelaslah bahvva pada dasarnya pengambilan keputusan pembangunan bersifat lebih transparan, terbuka, dan public participative. Karena di samping sistem penyusunannya tidak ada yang biia ditutup-tutupi kepada masyarakat, ada pendapat atau reaksi publik (public opinion) dan masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal. |clasnya di sini kepentingan masyarakat tidak sampai banyak dirugikan, dan paling tidak masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan saja (fort accomply), tetapi juga dapat mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan itu (N. H. Thombang Siahaan).

Hingga kini dapat kita sampaikan bahwa Amdal memiliki lujuan ganda, karena tidak semata-mata hanya melihat sisi negatif dan positif dari suatu kebijakan atau mengambil keputusan terbaik dalam suatu rencana kegiatan, namun lebih luas dariitu. jika hendak dirinci, kiranya dapat disebutkan seperti di bawah ini (N. H. Thombang Siahaan):        

1.      Sebagai dasar dalam sistem manajemen lingkungan (environmental management system) untuk kegiatan pembangunan. Dengan Amdal dapat berperan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan pengetolaan Ihd. (lihat penjelasan Pasal 2 PP Amdal 1999);

2.      Sebagai instrumen preventif, yakni melakukan kebijakan-kehijakan pencegahan dini, supaya setiap kegiatan tidak sampai menimbulkan (banyak) korban lingkungan;

3.      Sistem Amdal merupakan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah (Lihat penjelasan PaSal 2 PP Amdal 1999);

4.      juga sebagai dasar bagi pengelolaan periiinan untuk kegiatan yang berdampak penting (Penjelasan Pasal 15 UUPLH 1999).

JENIS-JENIS AMDAL

Apabila dilihat dari peraturan dan berbagai keputusan administrate mengenai te-Amdat-an, maka sistem Amdal dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Penggolongan demikian dilakukan melalui pendekatan kajian terihadap jenis-jenis kegiatari"', jenis-jenis Amdal tersebut adalah sebagai berikut (N. H. Thombang Siahaan):

1.    Amdal Secara Tunggal;

2.    Amdal Sektor atau Sektoral;

3.    Amdal Terpadu atau Multisektor;

4.    Amdal Regional atau disebut juga Amdal Kegiatan Kawasan;

5.    Amdal yang Beraspek Kajian Sosial.

PENJELASAN UMUM KA-ANDAL

1.      Pengertian

Kerangka Acuan adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun AMDAL dan Komisi AMDAL.

2.      Fungsi pedoman penyusunan KA-ANDAL

Pedoman penyusunan KA-ANDAL digunakan seba-gai dasar bagi penyusun KA-ANDAL baik KA-AN¬DAL kegiatan tunggal, KA-ANDAL kegiatan terpadu/ multisektor maupun KA-ANDAL kegiatan datam kawasan.

3.      Tujuan dan fungst KA-ANDAL

3.1  Tujuan penyusunan KA-ANDAL adalah:

a.       Merumuskan ruang lingkup dan kedalaman studi ANDAL;

b.      Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektrf dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.

3.2  Fungsi dokumen KA-ANDAL adalah:

a.       Sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan penyusunan studi AM-DAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan; Sebagai salah satu bahan rujukan bagi pe-nilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL,

4.      Dasar pertimbangan penyusunan KA-ANDAL

4.1  Keanekaragaman

ANDAL bertujuan menduga kemungkinan terjadinya dampak dan suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha dan/atau kegiatan dan rona lingkungan hidup pada umumnya sangat beraneka ragam. Keanekaragaman rencana usaha dan/ atau kegiatan dapat berupa keanekaragaman bentuk, ukuran. tujuan, sasaran, dsb. Demikian pula rona lingkungan hidup akan berbeda menurut letak geografi, keanekaragaman faktor lingkungan hidup, pengaruh manusia, dsb. Karena itut lata kaitan antara keduanya tenlu akan sangat bervariasi pula. Kemungkinan timbulnya dampak lingkungan hidup pun berbeda-beda. Dengan demikian KA-ANDAL diperlukan untuk memberikan arahan tentang komponen usaha dan/atau kegiatan manakah yang harus dite-laah, dan komponen lingkungan hidup manakah yang perlu diamati selama menyusun ANDAL.

4.2  Keterbatasan sumber daya

Penyusunan ANDAL acap kali dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya, seperti. a.l: ke-terbatasan waktu, dana, tenaga, metode, dsb. KA-ANDAL memberikan ketegasan tentang ba-gaimana menyesuaikan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam keterbatasan sumber daya tsbtanpa mengurangi mutu pekerjaan ANDAL. Dalam KA-ANDAL ditonjolkan upaya untuk menyusun prioritas manakah yang hams diutamakan agar tujuan ANDAL dapat terpenuhi meski sumber daya terbatas.

4.3  Efisten

Pengumpulan data dan informasi untuk kepen-tingan ANDAL perlu dibatasi pada faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan. Dengan cara ini ANDAL dapat diperlakukan secara efisien. Penentuan masukan berupa data dan informasi yang amat relevan ini kemudian disu-sun dan dirumuskan dalam KA-ANDAL.

Daftar Pustaka

Siahaan N. H. T., 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga,  Jakarta.

Pedoman Penyusunan AMDAL (Ed. Revisi), 2006, Media Pressindo, Yogyakarta.